Politik Hukum Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara dengan Pendekatan Economic Analysis of Law

Hudriyah Mundzir, Sri Hudiarini, Shohib Muslim

Sari


Politik hukum pertambangan mineral dan batubara adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat dan
bangsa sebagai bentuk keberpihakan negara kepada kepentingan bangsa. Adanya Undang-Undang Nomor 4
tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara berdampak adanya kerugian ekonomi masyarakat.
Disatu sisi memberikan perlindungan, di lain sisi menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Artikel ini merupakan
gagasan konseptual yang membahas politik hukum pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dengan
pendekatan analysis economic of law. Sistematika pembahasan adalah dengan kajian pustaka tentang politik
hukum dan analysis economic of law dilanjutkan dengan analisis politik hukum pengelolaan pertambangan
mineral dan batubara dengan pendekatan analysis economic of law didukung dengan data-data di lapangan yang
merupakan hasil penelitian sebelumnya. Dari analisis dan kajian tersebut melahirkan sebuah kesimpulan, yaitu
perlu dilakukan adanya pemaknaan dan rekonstruksi politik hukum pertambangan mineral dan batubara.


Teks Lengkap:

PDF (English)

Referensi


Diana, Nur Diana. (2012): Hadist-Hadist Ekonomi

cetakan ketiga April 2012. Malang. UINMALIKI PRESS (Anggota IKAPI ) Malang.

Faqih, Mansour. (1996): Refleksi Gerakan

Lingkungan; Sebuah Pengantar. Yogyakarta.

Pustaka Pelajar.

Ismail, Munawar, dkk. (2014): Sistem Ekonomi

Indonesia dalam Tafsiran Pancasila dan UUD

Jakarta. Penerbit Erlangga.

Joesoef, Daoed, (2014): Studi Strategi Logika

Ketahanan dan Pembangunan Nasional.

Jakarta. PT. Kompas Media Nusantara.

Lev, Daniel S. (2014): Hukum dan Politik di

Indonesia Kesinambungan dan Perubahan

Cetakan IV Juni 2014, Jakarta. LP3ES anggota

IKAPI.

MD. Moh. Mahfud. (2014): Politik Hukum di

Indonesia cetakan VI, Jakarta. PT

RajaGrafindo Persada.

Nurjaya, I Nyoman. (2008): Pengelolaan Sumber

Daya Alam dalam Perspektif Antropologi

Hukum. Jakarta. Prestasi Pustaka Publisher.

Nurjaya, I Nyoman. (2015): Menuju Pengakuan

Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber

Daya alam: Perspektif Antropologi Hukum,

yang ditulis dalam buku yang berjudul Relasi

Negara dan Masyarakat Adat Perebutan Kuasa atas Hak Penglolaan Sumber Daya

Alam. Malang. Surya Pena Gemilang.

Prastowo, Joko dan Huda, Miftachul. (2011):

Corporate Social Responsibility (Kunci Meraih

Kemuliaan Bisnis). Bantul. Samudra Biru

Rosadi, Otong. (2013): Studi Politik Hukum Suatu

Optik Ilmu Hukum Edisi II 2013. Yogyakarta.

Thafa Media.

Rachbini, Didik J. (1995): Resiko Pembangunan

yang Dibimbing Utang. Jakarta. Garmedia

Widiasarana.

Sigit, Soetaryo dan Simatupang Margin. (1992):

Sejarah dan Kebijaksanaan Pengembanga

Pertambangan Indonesia. Jakarta. Asosiasi

Pertambangan Indonesia

Syaukani, Imam dan Thohari, A. Ahsin. (2007):

Dasar-Dasar Politik Hukum. Jakarta.

RajaGrafindo Persada

Suteki. (2015): Membangun Politik Hukum Sumber

Daya Alam Berbasis Cita Hukum Indonesia.

Seminar, Kongres, dan Call for Papers Fakultas

Hukum Universitas Diponegoro dan Asosiasi

Sosiologi Hukum Indonesia Semarang. 15-16

April 2015. Yogyakarta. Thafa Media.

Trihastuti, Nanik. (2013): Hukum Kontrak Karya

Pola Kerjasama Pengusahaan Pertambangan

Indonesia, Malang. Setara Press.

Wahjono, Padmo. (1986): Negara Berdasarkan Atas

Hukum cetakan II. Jakarta. Ghalia Indonesia.

Yustika, Ahmad Erani. (2013): Ekonomi

Kelembagaan Paradigma, Teori, dan Kebijakan.

Jakarta. Erlangga.

Jurnal dan Artikel

Business News, www.businessnews.co.id.,

“Menakar Dampak Implementasi UndangUndang Minerba”, diakses pada tanggal 2 Juli

Departemen Pertambangan dan Energi, 40 Tahun

Peranan Pertambangan dan Energi 1945-

Butar-Butar, Franky. (2010): Penegakan Hukum

Lingkungan di Bidang Pertambangan, Jurnal

Yuridika Volume 25 Nomor 2, Mei-Agustus

, halaman 185-203

Elkington, John. (1998): Accounting For The Triple

Bottom Line, Measuring Business Excellence,

Vol. 2 Iss: 3, pp.18 – 22.

Kwik Kian Gie, Siasat Liberalisasi Ekonomi,

Reform review (Jurnal Untuk Kajian dan

Pemetaan Krisis), Volume II Nomor 1 April –

Juni 2008.

Nurjaya, I Nyoman. (2010): di The

International Seminar in Environmental Law

Development and Reform of Asian Countries,

Canada, and Australia : A Comparative

Perspective pada tanggal 25-27 Februari 2010

di Malang

Posner, Richard A. (2001): Frontiers of Legal

Theory, Harvard University Press. London,

England: Harvard University Press,

Cambridge.

Qurbani, Indah Dwi. (2012): Politik Hukum

Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi di

Indonesia, Jurnal Arena Hukum Volume 6

Nomor 2, Agustus 2012, halaman 79-154

Hasil Penelitian

Hudriyah Mundzir, dkk, Analisis Yuridis UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral

dan Batubara jo. Pp Nomor 1 Tahun 2014

Mengenai Pelarangan Ekspor Hasil Tambang

Mineral Mentah dibiayai dengan Dana DIPA

Nomor: SP_DIPA-023.04.2.576811/2014

tanggal 5 Desember 2013 Politeknik Negeri

Malang dengan Surat Perjanjian

Nomor:6067/PL.2.1/HK/2014


Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.